THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND
Abstract
Bangka Belitung faces very serious environmental problems due
to illegal tin mining that give negative impacts to the sustainability
of ecosystem and human life. Bangka Belitung is the second largest
producer of tin in the world and tin mining in Bangka Belitung has
been exploited since long time ago (hundred years). Tin mining
activity basically increase the wealth of the community but it
decreases the environmental stability inshore & offshore. Taking
a case study approach, this study was conducted using qualitative
method by reviewing and analyzing various legal instrument and
information related to tin mining, the environmental problem, &
the community engagement. Besides that, this study addresses the
following research questions : What is the background issues
relating the case between tin mining and environmental
degradation in Bangka Belitung? How do tin mining activity give
influence to this environmental degradation? How far is the
commitment of enforcing the environmental law in this case in
line with the commitment of the society? The result concluded
that there’s effort to provide the environmental law from
exploration to post mining reclamation, as well as the the
community engagement. But the implementation is not enough
and need more commitment of enforcing the environmental law
that give the major environmental degradation in Bangka Belitung
Area. The implementation of the law itself need to be supervised
by external party and the enforcement need to be increased as
well as the coordination between stakeholders to support the
Sustainable Development Goals in Indonesia especially in Bangka
Belitung.
Downloads
References
Bangkapos.com dengan judul Tambang Berwawasan Lingkungan, diakses dalam https://bangka.tribunnews.com/2013/11/21/tambang-berwawasan-lingkungan.
Christens, B. D., & Zeldin, S. (2011). Community engagement. Encyclopedia of adolescence. New York: Springer.
Costa, I., & Ferrão, P. (2010). A case study of industrial symbiosis development using a middle-out approach. Journal of Cleaner Production, 18(10-11), 984-992.
Danzon, Patricia & Bohm, Peter. (1982). Deposit-Refund Systems: Theory and Application to Environmental, Conservation, and Consumer Policy. Journal of Policy Analysis and Management - J POLICY ANAL MANAG. 2. 10.2307/3323696.
Erwiza Erman (2010), Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka, Ed.XXXVI no. 2, 71-101
Flanagan, C. (2003). Developmental roots of politicalengagement.PS: Political Science and Politics, 36(2),257–261.
Friedman, L. (1975). Legal System, The: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282
Gusnelly, (2014). Model Tanggung Jawab Sosial Inisiasi Masyarakat dalam buku Yaumidin (editor), 2014, Model Sinergi Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Jakarta : PT. Gading Inti Prima.
Kompas (2008) Dendam sejarah di Medan Konflik, https://nasional.kompas.com/read/2008/11/21/01505328/about.html?page=all.
Kurniawan, K. R. (2005). The Post-Crisis Indonesian Tin Town. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability, 1.
Mc Manaman, Linus J. (2013). "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," St. John's Law Review: Vol. 33: Iss. 1, Article 1
Punch, Keith. (2016). developing effective research proposals, third edition, university of Western Australia
Wibisana, A.G. (2006). "Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, the Principle of Prevention, and the Precautionary Principle". Dalam: M. Faure dan N. Niessen (eds.). Environmental Law in Development: Lessons .from the Indonesian Experience. Cheltenham: Edward Elgar
Zeldin, S. (2004b). Youth as agents of adult and commu-nity development: Mapping the processes and out-comes of youth engaged in organizationalgovernance.Applied Developmental Science, 8(2),75–90. doi:10.1207/s1532480xads0802_2.
Zulkarnain, I. (2005). Konflik di kawasan pertambangan timah Bangka Belitung: persoalan dan alternatif solusi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Regulations
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);
Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 146/MPP/Keop/4/Tahun 1999
Copyright (c) 2021 Owned by the Author(s), published by Berumpun: International Journal of Social, Politics and Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.